Memasuki tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dinilai langsung bergerak aktif.
Sejumlah operasi tangkap tangan dilakukan pada Januari, termasuk kasus dugaan korupsi perpajakan di wilayah Jakarta Utara, proyek infrastruktur di daerah Madiun dan Pati, serta isu kuota haji yang menyeret pejabat tinggi negara.
Meski demikian, Didik mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar.
Ia menyoroti masih kuatnya budaya impunitas, lambatnya reformasi kelembagaan, serta munculnya kasus-kasus baru di berbagai sektor strategis.
Menurut Didik, korupsi tidak semata dilakukan oleh individu, melainkan telah menjadi persoalan sistemik yang melibatkan kepentingan politik, birokrasi, dan oligarki.
Oleh karena itu, ia menilai Indonesia membutuhkan langkah yang lebih radikal dan konsisten untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
Baca juga: Wujudkan Kota Global, Demokrat Dorong IKM Terlibat Aktif dalam Arah Industri Jakarta 2026–2046
Didik menegaskan, tanpa komitmen politik yang kuat dan berkelanjutan, praktik korupsi akan terus menggerus hak rakyat serta menghambat kemajuan bangsa.
