TajukPolitik – Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho tak yakin kebijakan cuti bersama dimajukan bisa mencegah kemacetan saat mudik Lebaran.
Seperti diketahui pemerintah memutuskan cuti bersama masa libur Lebaran dimajukan dan ditambah karena tingginya keinginan masyarakat untuk pulang kampung berdasarkan kalkulasi dari Kemenhub.
“Kebijakan ini saya pikir kebijakan populis pasti akan direspons baik oleh publik walaupun saya sendiri tidak yakin ini akan mencegah penumpukan atau kemacetan saat mudik Lebaran,” kata Irwan kepada wartawan, Sabtu (25/3).
“Terkait keberhasilan dalam mengurai penumpukan dan kemacetan mudik lebih tergantung pada kesiapan pemerintah dalam hal ini koordinasi dan kerja di lapangan oleh Korlantas Polri, Kemenhub, PUPR, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, menurut Irwan, kebijakan cuti dimajukan dan ditambah merupakan pengalihan isu. Yakni terkait larangan pejabat dan ASN berbuka puasa bersama.
“Saya melihat perubahan jadwal cuti ini hanya pengalihan isu terkait pelarangan buka bersama. Larangan itu menyakiti hati masyarakat, khususnya umat muslim yang merayakan puasa, apalagi alasannya karena COVID-19,” ujarnya.
Irwan menilai pemerintah akan mengira masyarakat akan menyambut baik kebijakan perubahan masa cuti Lebaran. Namun, dia melihat respons masyarakat biasa saja.
“Ya istilahnya cari mukalah kepada rakyat Indonesia. Mudahan saja masyarakat menyambut baik perubahan cuti itu. Menurut saya sih respons masyarakat biasa aja sampai saat ini,” imbuhnya.
Menhub Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan cuti bersama diperpanjang karena tingginya keinginan masyarakat untuk pulang kampung berdasarkan kalkulasi dari Kementerian Perhubungan.
“Tadi ada keputusan Bapak Presiden berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari. Jadi mulai dari 19 mulai libur, 20 libur, tapi masuknya 26, jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju dua hari,” ujar Budi dalam jumpa pers seperti di akun YouTube Setpres, Jumat (24/3).
