Lucy juga menyoroti proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dinilai tidak transparan, bahkan ada laporan peserta yang namanya hilang setelah dinyatakan lulus.
Selain itu, pengadaan dapur MBG disebut belum sepenuhnya transparan, sehingga menimbulkan kekecewaan peserta dan rawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Untuk itu, Lucy menegaskan perlunya standarisasi dalam manajemen dapur MBG, mulai dari gizi, kebersihan, hingga keragaman menu.
Manajemen distribusi juga harus seragam agar pengiriman makanan tepat waktu dengan standar kebersihan yang sama.
Baca juga: Sabam Sinaga Dorong Penguatan Program MBG untuk Tekan Stunting Lewat Revisi UU Sisdiknas
“Transparansi dalam pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mutlak diperlukan, agar peluang KKN dapat ditutup dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto benar-benar bermanfaat bagi anak bangsa,” tandasnya.
