Menurut Marwan, pemerintah perlu melakukan reprioritasi belanja, menunda program yang tidak kritikal, serta memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur sebagai bantalan fiskal.
Di sisi pembiayaan, Marwan mendorong strategi konservatif, termasuk memperbesar porsi utang jangka panjang rupiah dan memanfaatkan peluang buyback surat utang.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi perpajakan yang menyasar sektor ekonomi digital, aktivitas kekayaan tinggi, dan konsumsi kelas menengah atas, sehingga penerimaan fiskal berkelanjutan.
“Defisit harus dikelola secara bertanggung jawab, dan tambahan utang diarahkan untuk kegiatan produktif. Jika langkah perbaikan dilakukan konsisten, potensi shortfall pajak 2025 bisa menjadi titik balik menuju tata kelola fiskal yang transparan, kuat, dan berkelanjutan,” pungkas Marwan.
Baca juga: BAKN DPR RI Dorong Optimalisasi PNBP di PT Bukit Asam untuk Dukung Pendapatan Negara
Dengan strategi ini, Fraksi Demokrat berharap pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara dan perlindungan ekonomi rakyat, tanpa mengorbankan sektor yang sedang bertahan.
