Ia menekankan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi atau kesepakatan dengan partai lain, termasuk koalisi pemerintahan, terkait sistem Pilkada yang akan diperjuangkan.
Herman mengingatkan pengalaman serupa terjadi pada 2014, ketika DPR RI sempat memutuskan Pilkada melalui DPRD, namun kuatnya aspirasi publik membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menerbitkan Perppu untuk mengembalikan Pilkada langsung.
Selain isu Pilkada, Demokrat juga tengah menimbang wacana pembentukan koalisi permanen.
Semua keputusan akan dikaji berdasarkan manfaat, risiko, dan dampaknya terhadap demokrasi serta kepentingan rakyat.
Baca juga: Rugikan Negara, Demokrat Dukung Perintah Presiden Tindak Aparat Pembeking Penyelundupan SDA
Jambore dan pendidikan politik ini diharapkan menjadi sarana kader Demokrat untuk lebih memahami dinamika politik nasional, sekaligus menyiapkan strategi partai dalam merespons aspirasi masyarakat secara optimal.
