Tajukpolitik – Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai sosok Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) punya kans besar menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pengganti Mahfud MD yang mengundurkan diri.
Adi menilai AHY berpengalaman di bidang militer dan juga di bidang politik yang menjadi bidang yang dibawahi oleh Menko Polhukam.
Selain itu, ujar Adi, belum lama ini, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
“Memang banyak spekulasi setelah Mahfud mundur, misalnya seakan-akan penggantinya itu dikaitkan dengan AHY karena Jokowi sempat bertemu dengan AHY,” ujar Adi, Kamis (1/2).
Menurut Adi, penunjukan AHY sebagai menteri juga bisa dihitung sebagai rekonsiliasi antara Partai Demokrat dengan Presiden.
Langkah tersebut juga merupakan bentuk konsolidasi politik partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diyakini didukung Jokowi.
Sebab, dari sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, sejauh ini, hanya Demokrat yang berada di luar pemerintahan.
“Kalau kemudian AHY yang didapuk jadi Menko Polhukam, tentu bacaan politiknya ini bagian dari akomodasi politik, ini bagian dari konsolidasi politik. Di mana Pak Jokowi menjadikan AHY menko ini tentu harus dibalas dengan kerja kerja politik agresif, yang mana Demokrat harus memenangkan Prabowo-Gibran,” jelas Adi.
Jika AHY ditunjuk sebagai Menko Polhukam, menurutnya, ada “harga” yang harus dibayar Demokrat berupa dukungan penuh ke Prabowo dan putra sulung Jokowi, Gibran.
“Ini tahun politik yang saya kira apa pun yang didapatkan itu tentu tak ada makan siang yang gratis, tak ada cek kosong, ada sesuatu yang ingin didapatkan,” tutur Adi.
Untuk diketahui, saat ini posisi Menko Polhukam sedang kosong setelah Mahfud MD mengundurkan diri pada Kamis, 1 Februari 2024 lalu. Mahfud mengantarkan sendiri surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi di Istana Negara.
Pengunduran diri Mahfud MD pun banyak dikritik oleh pengamat, sebabnya ia mundur menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
