Tajukpolitik – Pengaamt Politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai Jokowi memang seharusnya melakukan reshuffle kabinet.
Apalagi, lanjut Karyono, jika dua menterinya diyakini terlibat kasus korupsi. melakukan reshuffle kabinet dinilai menjadi pertaruhan terakhir Jokowi di ujung masa jabatannya.
“Menteri yang diduga kuat terlibat korupsi sudah seharusnya diganti. Presiden Joko Widodo tidak perlu ragu untuk mengganti menterinya yang tersandung masalah hukum,” ujar Karyono, Kamis (5/10).
Menurut Karyono, sikap tegas presiden sebagai kepala pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good government dan good governance), termasuk untuk reshuffle.
Karyono juga mengingatkan presiden tidak boleh serampangan dalam memilih menteri di kabinetnya. Ia menyebut presiden harus memilih menteri yang profesional, kompeten, jujur dan bersih.
Pasalnya, kata Karyono, berdasarkan data empiris tidak sedikit menteri dalam kabinet pemerintahan telah terjerat kasus korupsi. Sebagian besar dari mereka adalah menteri dari partai politik.
Selain Dito dan SYL yang diperiksa terkait dugaan korupsi, menteri-menteri lain era Jokowi telah lebih dulu ditahan atau menjalani vonis bui.
Mereka yakni eks Menkominfo Johnny G Plate, eks Menpora Imam Nahrawi, eks Menteri Sosial Idrus Marham, eks Menteri Sosial Juliari Batubara, dan eks Menteri KKP Edhy Prabowo.
“Presiden harus memilih menteri yang profesional, kompeten, jujur dan bersih karena presiden yang diberikan hak prerogatif (memilih menteri) oleh konstitusi,” kata Karyono.
Karyono menilai banyaknya menteri yang tersandung korupsi harus menjadi bahan evaluasi presiden dalam menentukan dan menunjuk menteri dan pejabat lainnya.
Hal itu penting dilakukan agar di kemudian hari citra pemerintah juga tidak tercoreng.
“Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pembantu presiden berdampak pada tingkat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Karyono.
Menurut Karyono, diperlukan azas prudential dalam mengangkat seseorang menjadi menteri. Namun, dia pesimis presiden bisa bijaksana dalam memilih menteri baru jika terjadi reshuffle.
