Tajukpolitik – Presiden Joko Widodo berencana menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal ini disampaikan oleh Jokowi dalam menanggapi pertanyaan wartawan mengenai sorotan publik terhadap kinerja DJBC akhir-akhir ini.
“Ya nanti akan kami ratas-kan, di rapat internal (kabinet),” ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan di RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).
Belakangan ini, DJBC Kemenkeu menjadi pusat perhatian masyarakat. Sejumlah keluhan terkait pelayanan DJBC mencuat di publik.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan arahan kepada pimpinan DJBC pada April lalu.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani meminta DJBC untuk memperbaiki layanan mereka, terutama setelah viralnya tiga kasus terkait kebijakan importasi barang di media sosial.
Ketiga kasus yang menjadi viral tersebut melibatkan seorang masyarakat yang membeli sepatu bola seharga Rp 10 juta namun dikenakan bea masuk Rp 31 juta, bantuan alat belajar untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikenakan bea masuk ratusan juta, dan kiriman paket mainan Megatron milik seorang influencer yang ditahan Ditjen Bea Cukai.
Untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut, Sri Mulyani kembali mengumpulkan para pejabat DJBC. Dalam unggahan di akun resmi Instagram-nya, Sri Mulyani menyatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada Senin (13/5/2024) di Kantor DJBC Kemenkeu.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, serta para pejabat eselon I Kemenkeu.
“Kami membahas tindak lanjut dari berbagai masukan yang diberikan masyarakat – khususnya beberapa minggu belakangan,” tulis Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram, dikutip pada Selasa.
“Serta perbaikan fundamental dari institusi @beacukairi,” lanjutnya.
Rencana Presiden Jokowi untuk mengadakan ratas terkait kinerja DJBC menunjukkan komitmennya dalam memastikan pelayanan publik yang lebih baik.
Evaluasi menyeluruh terhadap DJBC diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam pelayanan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Dengan adanya rapat evaluasi ini, diharapkan DJBC dapat lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan mampu memperbaiki sistem yang ada.
Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Masyarakat tentu menantikan hasil dari rapat ini dan berharap perbaikan nyata segera terwujud.
