Tajukpolitik – Persoalan bantuan sosial atau bansos tak tepat sasaran menjadi masalah yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah.
Untuk mengurai masalah ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, mendorong pemutakhiran data penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Ace menilai pemutakhiran data ini penting untuk memastikan bansos yang digelontorkan ke masyarakat kurang mampu benar-benar tepat sasaran.
Ia mengatakan tujuan bantuan itu untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan bantuan perekonomian masyarakat, penerima bisa jauh lebih meningkat dan sejahtera.
“Jadi jangan sampai bantuan habis di modal saja. Tentu kebijakan yang pro masyarakat ini akan terus kita dorong, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera,” kata anggota Fraksi Golkar ini.
Hal senada dilontarkan anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq. Menurutnya, langkah awal sekaligus kunci dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yakni terus aktif dalam hal validasi data.
“Karena itu masyarakat perlu aktif dan mendukung proses validasi data tersebut,” ujar Maman.
Maman menuturkan, Kemensos telah berusaha agar tak ada lagi bansos tak tepat sasaran. Dia pun mengajak masyarakat melapor ke Command Center Kemensos jika tidak terdata sebagai penerima bantuan.
“Komisi VIII DPR akan terus mendukung Kemensos dalam meningkatkan program bantuan. Bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga program pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri dan berdikari,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga berharap bantuan sosial ini mampu menyasar masyarakat penderita difabel atau berkebutuhan khusus.
Maman pun menceritakan, punya tetangga difabel kemudian dibikinin yang namanya green house.
“Dia setiap hari memelihara cabe dan offtaker-nya itu. Dia bisa jualan sehari sampai 10 kilogram dan dia bangga. Jadi, tidak ada kata berhenti untuk menghadapi hidup ini kecuali dengan kata semangat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan pentingnya koordinasi antara kementerian/lembaga yang lebih intensif dalam pembaharuan data penduduk miskin. Ke depannya, program-program bantuan Pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengurangi angka kemiskinan.
“Memang perlu koordinasi yang lebih intens menyangkut data penduduk miskin dan juga data program-program kesejahteraan, termasuk dari Kemensos,” tuturya.
Menurutnya, ini termasuk di dalamnya terkait data yang menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Penerima Bantuan Iuran yang ternyata sampai saat ini belum sinkron.
“Artinya, ada klaster yang perlu ruang perbaikan bersama,” kata Diah.
