Tajukpolitik – Sampai hari ini, masih banyak masyarakat kurang mampu yang tak kunjung mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Padahal, mereka sangat membutuhkan bansos tersebut untuk menyambung hidup.
Jika pun ada bansos, terkadang tidak tepat sasaran. Masyarakat yang terbukti kurang mampu justru namanya tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Sedangkan, masyarakat yang kehidupan ekonominya sedikit berada diatas yang tidak mampu, malah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Hal tersebut dialami oleh Dewi, warga Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johon, Medan, Sumatera Utara. Dewi, mengaku sudah enam tahun mengurus ke Dinas Sosial Kota Medan agar bisa menjadi peserta Progam Keluarga Harapan (PKH), tapi hingga kini tak ku jung terealisasi.
“Semua persyaratan sudah kami lampirkan ke Dinas Sosial, tapi sampai sekarang belum ada sama sekali, baik itu survei atau apapun ke rumah kami. Kami sangat membutuhkan bantuan itu. Apalagi kami sama sekali belum pernah merasakan bantuan apapun dari pemerintah. Padahal kami sudah berusaha untuk mendapatkan hak kami,” jelas Dewi sedih, Senin (8/5).
Dia juga mengeluhkan kinerja kepala lingkungan yang dinilainya pilih kasih kepada masyarakat.
“Kepling kami selalu pilih kasih dan pandang bulu. Umumnya orang terdekat Kepling yang mendapatkan bantuan. Semoga Bapak Burhanuddin Sitepu bisa menjadi penolong kami. Kami pun optimis bapak bisa memperjuangkan aspirasi kami ini,” pungkas Dewi.
Kasus Dewi ini bukanlah satu-satunya. Di daerah lain tentu saja masih banyak Dewi-Dewi yang lain. Karena memang hingga saat ini terkait persoalan bansos, pemerintah tak kunjung belajar dari kesalahannya.
Salah satu kesalahan yang dilakukan pemerintah adalah tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap distribusi bansos agar tepat sasaran. Pemerintah terkesan ABS alias asal bapak senang.
Dan perihal bansos, Jokowi selaku presiden tak bisa berbuat apa-apa. Karena mencegah dana bansos agar tak dikorupsi oleh kader partai PDIP yang notabene separtai dengan Jokowi, ia tidak bisa.
