Tajukpolitik – Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menegaskan pemerintah harus membuat kebijakan berdasarkan data dan fakta yang akurat.
Anies menyebut kebijakan yang berdasarkan dua hal tersebut tentunya akan lebih tepat sasaran. Selain itu, tambah Anies, pemerintah harus bisa menjawab kritik dari masyarakat soal kebijakannya.
“Kritik itu harus dijawab, dengan penjelasan-penjelasan, oleh karena itu mengapa kebijakan harus mendasar pada data, prinsip-prinsip kesetaraan, berdasarkan kepentingan umum, dan ketentuan, Sehingga kalau ada kritik, itu dijelaskan, sama saja mencerdaskan publik, karena adanya kritik, publik mendapatkan penjelasan lebih lengkap,” jelas Anies saat menghadiri Acara bertajuk” Milenial Menyampaikan, Anies Baswedan Mengerjakan” di Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8).
Anies juga mengingatkan bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang menjunjung kebebasan berbicara. Sehingga, kalau ada kritik harus dijawab dengan baik bukan untuk dilaporkan ke proses hukum.
“Kebebasan berekspresi, harus terjaga dan dilindungi, dalam situasi dimana, sudah terjadi, pengungkapan peristiwa tentang laporan, pelayanan pemerintah maupun swasta, bukan justru dilaporkan,” kata Anies.
Selain itu, Anies juga menyinggung pentingnya transparansi oleh pemerintah saat ditanya relawan. Ia menyebut transparansi menjadi salah satu kunci dalam kebijakan termasuk jika ditemukan penyimpangan harus jelas soal pelaporannya.
“Problem utamanya adalah kita ketemu penyimpangan terus kita ga tau kemana harus melapor. Itu nomer satu, selama kita tidak punya tempat untuk harus melapor, maka penyimpangan tetap terjadi. Maka biasanya melawannya pake hp, tapi lapornya kepada publik,” tutur Anies.
“Problem utamanya adalah kita ketemu penyimpangan terus kita ga tau kemana harus melapor. Itu nomer satu, selama kita tidak punya tempat untuk harus melapor, maka penyimpangan tetap terjadi. Maka biasanya melawannya pake hp, tapi lapornya kepada publik,” ungkap Anies.
