TajukNasional Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta Komisi VI DPR untuk turun tangan dalam menyikapi polemik terkait pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi MinyaKita.
Puan menegaskan bahwa DPR akan memastikan kebutuhan minyak goreng masyarakat, terutama menjelang Lebaran 2025, tetap terpenuhi.
“Terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).
Puan menekankan bahwa ketersediaan minyak goreng bersubsidi menjadi perhatian utama DPR agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat merugikan masyarakat.
Ia berharap distribusi MinyaKita tetap berjalan lancar di bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri.
“Jangan sampai kebutuhan MinyaKita dalam bulan puasa dan menjelang Lebaran nanti terganggu pasokannya dalam kebutuhan masyarakat,” kata politisi PDIP tersebut.
Lebih lanjut, Puan memastikan bahwa Komisi VI DPR akan menindaklanjuti temuan terkait dugaan pengurangan takaran MinyaKita.
Langkah ini termasuk melakukan pemantauan langsung guna memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Jadi DPR akan menanyakan dan kemudian bahkan bisa juga melakukan sidak dan meninjau langsung ketersediaan,” tegas Puan.
Sebelumnya, masyarakat mengeluhkan dugaan pengurangan takaran MinyaKita yang dijual di pasaran. Isu ini menjadi perhatian publik karena MinyaKita merupakan minyak goreng bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah.
Dengan adanya sorotan dari DPR, diharapkan pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi MinyaKita berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
