TajukNasional Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini beberapa daerah masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah resmi diluncurkan secara serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025.
Hasan menambahkan bahwa di Kendari, misalnya, beberapa daerah masih mengandalkan anggaran uji coba yang sebelumnya diberikan oleh Presiden Prabowo.
“Di Kendari, memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” ujar Hasan dalam keterangan tertulisnya.
Namun, setelah dana pribadi tersebut habis, program MBG akan sepenuhnya didanai oleh anggaran negara yang berjumlah Rp71 triliun dari APBN.
Program MBG ini bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Sebagai bagian dari pelaksanaan program ini, Badan Gizi Nasional telah merilis 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah titik terbanyak, yakni 57 titik lokasi SPPG.
Pengamat politik Hendri Satrio atau yang biasa disapa Hensat, menyarankan agar program ini dijalankan secara berkelanjutan.
Hensat juga mengingatkan agar pemerintah tidak ragu untuk meminta dukungan masyarakat, baik dalam bentuk pembiayaan maupun bentuk lainnya, demi kelancaran program tersebut.
Berdasarkan data World Giving Index 2024, Indonesia tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia, sehingga Hensat meyakini rakyat akan siap membantu.
Namun, Hensa menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat, terutama dalam hal penegakan hukum yang lebih baik dan adil.
“Jika meminta bantuan rakyat, pemerintah harus memperbaiki penegakan hukum agar tidak ada lagi ketimpangan, seperti kasus korupsi besar yang tidak dihukum sesuai,” ujarnya.
Program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok rentan di Indonesia.
