TajukNasional Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantinas, memberikan respons terhadap wacana penggunaan dana zakat untuk mendanai program makan bergizi gratis (MBG).
Menurut Selly, meskipun program ini bertujuan baik, penggunaan dana zakat harus dilakukan dengan hati-hati karena ada aturan ketat yang mengatur penggunaan zakat baik dari sisi syariat maupun regulasi nasional.
Selly menjelaskan bahwa zakat merupakan instrumen ibadah yang telah diatur secara khusus dalam Al-Qur’an, yaitu untuk delapan golongan mustahik yang tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60.
Oleh karena itu, meskipun MBG bertujuan untuk membantu masyarakat, dana zakat harus disalurkan hanya kepada golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, sesuai dengan ketentuan agama.
“Pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini menyasar seluruh masyarakat atau hanya segmen mustahik?” ujar Selly dalam keterangannya, Kamis (16/1).
Ia menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa dana zakat harus dikelola oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan prinsip syariat.
Selly juga mengusulkan agar program MBG lebih baik didanai melalui sumber lain yang lebih fleksibel, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dana corporate social responsibility (CSR), daripada menggunakan dana zakat.
“Program ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dan bagian dari kebijakan sosial negara,” tuturnya.
Selain itu, Selly mengingatkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan zakat baru sekitar Rp41 triliun pada 2024.
Ia menyarankan agar sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat terus dioptimalkan untuk menciptakan pendanaan berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat.
