TajukNasional Pemerintah tengah merancang transformasi kelembagaan Perum Bulog menjadi badan otonom, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan memperkuat peran strategis Bulog dalam mencapai ketahanan pangan nasional.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), usai rapat koordinasi pembahasan transformasi Bulog di kantor pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).
Zulhas menjelaskan bahwa usulan untuk mengubah status Perum Bulog yang selama ini berada di bawah Kementerian BUMN menjadi badan otonom telah disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya melaporkan perlunya transformasi Bulog, dan Presiden memutuskan untuk melanjutkannya,” ujar Zulhas.
Langkah transformasi ini dianggap penting karena keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada kemampuan Bulog dalam mengelola distribusi, cadangan pangan, dan stabilisasi harga pangan di pasar.
Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas sejumlah hal terkait transformasi, seperti payung hukum perubahan status, kepastian anggaran, serta fungsi kelembagaan Bulog yang baru.
Zulhas menambahkan bahwa pembahasan lebih mendalam akan dilakukan oleh instansi terkait, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Meski pada tahun 2025 Perum Bulog masih akan berada di bawah Kementerian BUMN, Zulhas menegaskan bahwa rencana tersebut tetap berjalan dengan melibatkan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang tetap mengikuti Kementerian BUMN.
Zulhas juga mengatakan bahwa meskipun belum ada target pasti, transformasi Bulog menjadi badan otonom di bawah Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat terwujud lebih cepat.
“Semakin cepat, semakin baik,” tutupnya.
