Tajukpolitik – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengapresiasi pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengenai izin tambang untuk organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan.
Eddy menyebut sikap Haedar menunjukkan kehati-hatian yang mempertimbangkan peran dan kompetensi Muhammadiyah dalam bidang dakwah, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
“Alhamdulillah, saya bersyukur pandangan Pak Haedar sejalan dengan kami bahwa kesempatan ini harus dihadapi dengan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang,” ujar Eddy di Jakarta, Jumat (14/6).
Haedar Nashir sebelumnya menyampaikan pandangan terkait izin pertambangan untuk Ormas keagamaan yang diberikan pemerintah.
Eddy Soeparno menilai pernyataan tersebut merupakan cerminan dari peran Muhammadiyah yang konsisten dalam menyerukan kebaikan, kemanfaatan, dan kelestarian lingkungan.
“Kiprah dan reputasi Muhammadiyah selama ini yang konsisten dalam menyerukan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan aksi-aksi nyata menyelamatkan lingkungan,” jelas Eddy.
Eddy berharap sikap kehati-hatian yang ditunjukkan Muhammadiyah dapat menjadi teladan dalam menyikapi aturan izin tambang untuk Ormas keagamaan.
Meskipun Muhammadiyah telah sukses mengelola ribuan rumah sakit, ratusan universitas, dan ribuan sekolah di seluruh Indonesia, mereka tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi kesempatan mengelola izin pertambangan.
“Walaupun sudah terbukti sukses mengelola ribuan rumah sakit, ratusan universitas, dan ribuan sekolah di seluruh Indonesia, Muhammadiyah sangat prudent dan menerapkan asas kehati-hatian meski pintu terbuka lebar untuk mengelola izin pertambangan,” tambah Eddy.
Eddy Soeparno berkomitmen untuk menjaga marwah dan reputasi Ormas keagamaan yang selama ini menjadi teladan dan panduan bagi masyarakat.
“Baik sebagai Sekjen PAN maupun Pimpinan Komisi VII DPR, saya secara pribadi merasa terpanggil untuk menjaga marwah dan reputasi Ormas Keagamaan karena di dalamnya adalah guru-guru kita, pendidik, dan pemuka yang menjadi panutan warga,” tegasnya.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dalam menanggapi konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.
“Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya seperti dilansir Antara.
Abdul Mu’ti menyatakan bahwa Muhammadiyah belum mengambil keputusan untuk menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.
Keputusan akan diambil setelah mengkaji berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh.
“Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi,” kata Abdul.
