TajukNasional Kader dasa wisma, sebagai elemen kunci dalam pemberdayaan masyarakat dan penyampaian informasi program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menghadapi masalah serius terkait dana operasional.
Kader-kader ini berperan penting dalam pendataan dan sosialisasi program Pemprov serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), namun dana operasional yang diterima mereka dinilai tidak memadai.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Ali Muhammad Johan, menyoroti masalah ini dan berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan dana operasional bagi kader dasa wisma.
Ali mengungkapkan keluhan yang sering ia terima dari kader dasa wisma mengenai besarnya dana operasional yang mereka terima.
“Setiap kali saya turun ke lapangan, banyak kader dasawisma yang mengeluhkan kecilnya dana operasional yang mereka terima. Mereka meminta agar dana ini dinaikkan,” ujar Ali kepada wartawan, Sabtu (3/8).
Ali menjelaskan bahwa beban kerja kader dasa wisma sangat tinggi. Setiap kader bertanggung jawab untuk mengelola dan menyampaikan informasi kepada 10-20 rumah tangga, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk RT, tokoh masyarakat, dan kader lain seperti PPKB, Jumantik, dan Posyandu.
Tugas mereka juga meliputi sosialisasi program pemerintah dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, sesuai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
“Karena beban kerja yang luas dan kinerja yang baik, kami harap eksekutif dapat menyesuaikan dana operasional mereka. Saat ini, jika mereka hanya menerima Rp500 ribu per bulan, sebaiknya ditingkatkan menjadi Rp1 juta per bulan,” tegas Ali.
Dana operasional kader dasa wisma diberikan berdasarkan Surat Tugas Lurah dan pelaporan melalui sistem Carik Jakarta.
Dengan adanya dukungan dan usulan ini, diharapkan kesejahteraan kader dasa wisma dapat lebih terjamin, sehingga mereka dapat terus melaksanakan tugas penting mereka dalam pemberdayaan masyarakat.
