TajukNasional Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengingatkan Muhammadiyah untuk berhati-hati dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang ditawarkan pemerintah.
Eddy, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak lingkungan dari pengelolaan tambang, terutama setelah pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B kepada badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah.
“Selama ini, usaha pertambangan batu bara sering kali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon yang tinggi. Oleh karena itu, kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa mereka akan mengelola usaha tambang batu bara secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin (29/7).
Eddy juga menegaskan pentingnya Muhammadiyah untuk menjadikan aspek lingkungan dan kebermanfaatan ekonomi bagi umat sebagai prioritas utama dalam pengelolaan tambang.
Dia menawarkan dukungan dari PAN untuk membantu Muhammadiyah dalam memilih mitra pengelola tambang yang profesional.
Menurutnya, ada risiko bahwa ormas keagamaan bisa menjadi alat bagi pengusaha tambang yang tidak bertanggung jawab untuk memperluas wilayah usaha mereka.
“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak profesional, sehingga mencederai reputasi Muhammadiyah di masa depan,” tegas Eddy.
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti telah mengonfirmasi kesiapan Muhammadiyah untuk menerima tawaran pengelolaan WIUPK dari pemerintah.
Dalam konferensi pers pada Minggu, 28 Juli 2024, Abdul menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.
“Kami siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” katanya.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara sembarangan. Muhammadiyah telah melakukan kajian mendalam, mempertimbangkan kritik yang ada, serta meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup untuk memastikan pengelolaan tambang dilakukan secara akuntabel dan berkelanjutan.
Dengan adanya perhatian dari PAN dan kesiapan Muhammadiyah untuk mengelola WIUPK dengan prinsip keberlanjutan, diharapkan bahwa pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi umat sambil menjaga kelestarian lingkungan.
