TajukNasional Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa kliennya menghadapi serangan masif setelah pemecatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai berlogo banteng tersebut.
“Sejak diumumkan pemecatan tersebut, serangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sangat masif,” ujar anggota tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat ditemui wartawan sebelum sidang praperadilan, Senin (10/3).
Ronny menjelaskan bahwa pada Senin (16/12), seluruh pengurus PDIP berkumpul untuk mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.
Sebelum keputusan itu diambil, beredar isu bahwa Hasto diminta mundur dari posisinya sebagai Sekjen PDIP.
“Sebelumnya juga, Sekjen menyampaikan bahwa ada permintaan untuk Mas Hasto mundur, serta desakan agar pemecatan terhadap Jokowi tidak dilakukan,” ungkap Ronny.
Namun, setelah keputusan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby resmi diumumkan, Hasto mulai menerima lebih banyak tekanan.
Hingga akhirnya, pada 24 Desember 2025, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun Masiku.
Ronny menyoroti waktu penetapan tersangka yang terjadi hanya empat hari setelah pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menduga ada kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut.
“Jeda waktunya sangat singkat dan sangat pendek. Jadi, kami melihat bahwa ini adalah kepentingan pihak tertentu yang merasa terganggu dengan sikap PDIP, terutama terkait pemecatan Pak Jokowi dan keluarganya,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku.
Selain Hasto, tersangka lainnya adalah advokat Donny Tri Istiqomah. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi sorotan publik dan memicu berbagai spekulasi politik.
