TajukNasional Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) menantang politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, untuk mengungkap identitas “utusan” yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatannya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP.
Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3), Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) biar jelas,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto. Mantan kader PDIP itu mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya.
“Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya,” ujarnya dengan nada tegas.
Presiden menegaskan bahwa selama ini ia memilih diam terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.
“Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” lanjutnya.
Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy, Kamis (13/3).
Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum.
“Ada sekitar sembilan orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kasus Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum.
“Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” tutupnya.
