TajukNasional Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah yang wajar.
Pasalnya, proyek tersebut disebut-sebut sebagai ambisi pribadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas rakyat tidak mendukung pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota ditetapkan secara sepihak oleh Jokowi tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat.
“Joko Widodo seperti raja yang menetapkan sendiri lokasi IKN. Padahal, survei menunjukkan bahwa lebih banyak rakyat yang tidak menginginkan pemindahan ibu kota. Jadi, IKN hanyalah ambisi Jokowi,” ujar Jamiluddin, Senin (10/2).
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai bahwa Prabowo memiliki program prioritas yang lebih mendesak.
Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, Prabowo harus melakukan refocusing anggaran, sehingga proyek yang bukan prioritasnya, termasuk IKN, berpotensi ditinggalkan.
“Karena itu, wajar saat Jokowi tidak lagi berkuasa, IKN berpeluang mangkrak,” katanya.
Menurut Jamiluddin, keputusan Prabowo untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN lebih baik daripada memaksakan proyek yang tidak mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
“Prabowo sudah semestinya lebih berpihak kepada kemauan rakyat daripada meneruskan ambisi Jokowi. Itu pun kalau Prabowo masih merasa memimpin di negara demokrasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, pada Kamis (6/2) mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025 belum direalisasikan.
Menurutnya, efisiensi anggaran kementerian mencapai Rp81,38 triliun, sehingga menyisakan hanya Rp29,57 triliun untuk tahun ini.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Dody usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
