Tajukpolitik – Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mengalami pembengkakan (cost overrun) hingga 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,24 triliun menunjukkan megaproyek kebanggaan pemerintah itu bermasalah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Mardani menilai proyek ambisius Presiden Joko Widodo tersebut sejak awal terlalu banyak masalah.
“Ini bukti kebijakan yang gagal. Belum mulai sudah banyak masalah. Beban rakyat karena menggunakan APBN kian terasa,” tegasnya, Jumat (17/2).
Menurut Ketua DPP PKS ini, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut tidak boleh didiamkan tanpa solusi. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah, PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), hingga PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
“Mesti ada evaluasi dan tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pembengkakan biaya kereta cepat tersebut sebelumnya disampaikan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wiroatmodjo. Indonesia dan China, kata dia, sepakat nominal cost overrun KCJB senilai 1,2 miliar dolar AS.
Nilai pembengkakan ini terus meningkat, sedangkan hingga sekarang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum tahu kapan akan diselesaikan.
“Kita sepakat dengan angka cost overrun 1,2 billion (miliar) dolar AS. Ini yang sedang kami rapikan,” ujar Tiko saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa lalu (13/2).
Tak hanya contoh kebijakan yang buruk, pembengkakan biaya yang terjadi dalam proyek KCJB ini juga menurut Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga, sebagai buah dari ambisi pencitraan yang tidak didukung rencana yang baik.
“Ini contoh asal kerja. Ambisi tanpa pemikiran yang terencana dengan baik,” ucap Andi melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (15/2).
