Tajukpolitik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Natakusumah, meminta Kementerian Pertahanan tak salah gunakan informasi intelijen untuk menyerang pihak kritis usai ditugaskan Presiden Jokowi jadi lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan.
Sebab, kata Rizki, beban tanggung jawab atas informasi intelijen yang sudah dikoordinasikan tersebut sangat besar.
“Kami memperingatkan agar jangan sampai ada penyalahgunaan informasi intelijen untuk menyerang pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah dan demokrasi secara umum,” ujarnya, Kamis (19/1).
Rizki mengatakan harus ada disparitas analisis intelijen mana yang berpotensi menjadi ancaman keamanan, dan mana yang diskursus kebangsaan kritis. Dengan demikian, kerja-kerja intelijen tidak dibiarkan liar dan berlangsung begitu saja.
“Presiden juga harus memiliki mekanisme kontrol internal. Jangan dilepas begitu saja ke sebuah lembaga tertentu tanpa pengawasan sehingga terjadi monopoli informasi intelijen,” jelasnya.
Ia juga menyebut pernyataan Jokowi itu sebenarnya merupakan peringatan bagi Kemenhan untuk meningkatkan kemampuan intelijen negara yang beberapa kali kecolongan, khususnya ketika terjadi serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Papua.
Menurut Rizki, seharusnya ada dobrakan supaya informasi intelijen bisa digunakan dengan baik untuk mencegah ancaman.
“Harus ada dobrakan agar berbagai informasi intelijen yang ada bisa menjadi modal negara mencegah ancaman keamanan sebelum benar-benar terjadi,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menugaskan ke Prabowo Subianto agar Kemenhan menjadi lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (18/1/2023).
“Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki,” kata Jokowi, Rabu.
