TajukPolitik – Dukungan kepada cendekiawan muslim, Emha Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun terus mengalir usai kontroversi penyebutan Jokowi Fira’un viral di media sosial.
Seperti yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Kementrian BUMN, M. Said Didu meminta Cak Nun yang sudah mengucap permintaan maaf kepada publik untuk tetap menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka sendiri merupakan jargon yang kerap didengungkan oleh Said Didu.
“Cak Nun yang terhormat, tetaplah menjadi Manusia Merdeka,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (18/1).
Menanggapi kicauan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai bahwa Cak Nun lebih dari sekadar manusia merdeka.
“Cak Nun ini bukan saja manusia merdeka, tapi manusia raksasa Indonesia,” balas Fadli Zon.
Alasannya, karena Cak Nun memiliki pikiran yang menjulang dan pengalaman panjang. Dia setia pada ritme waktu dan pergeseran budaya.
Cak Nun sendiri sudah membuat video klarifikasi soal ucapan Firaun, Video direkam saat acara Mocopat Syafaat yang diunggah di kanal YouTube CakNun.com.
Maaf disampaikan sembari Cak Nun membahas teori tentang roh dan kesadaran manusia. Dikatakan Cak Nun, pernyataan yang menyinggung Jokowi dan Firaun itu berada di luar kesadarannya. Bahkan ia menyebut kejadian tersebut dengan diksi kesambet.
“Saya dikasih ujian oleh Allah luar biasa. Meneng-meneng aku ki ngomong hal Firaun, coba (diam-diam saya berbicara tentang Firaun). Dan itu saya kesambet,” kata Cak Nun dikutip redaksi, Rabu (18/1).
Semenetara itu ahli hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan bahwa budayawan Emha Ainun Nadjib tidak bisa dikatakan melakukan penghinaan Jokowi.
Meskipun Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Firaun, namun ini merupakan kritikan terhadap kekuasaan, sehingga ia tidak bisa dikatakan melakukan penghinaan terhadap presiden
“Kenapa? ada dua hal sebenarnya yang ingin saya singgung dalam kesempatan ini, pertama itu adalah kritik, tidak bisa kemudian langsung dikatakan itu sebagai penghinaan,” ujar Refly Harun dikutip dari YouTube Refly Harun, Rabu (18/1)
“Karena tidak sifatnya fisikal, tapi dia melihatnya sebagai sebuah watak dari kekuasaan, jadi kalau kita bicara misalnya watak dari kekuasaan itu nggak ada bedanya misalnya kalau kita mengatakan bahwa kekuasaan Jokowi cenderung otoriter,” sambungnya.
