TAJUKNASIONAL.COM Pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara terus dilakukan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pengembalian layanan dasar bagi masyarakat, terutama sektor air minum dan sanitasi, di lima wilayah yang terdampak, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat.
Upaya pemulihan dilaksanakan secara bertahap.
Tahap awal difokuskan pada penanganan darurat agar kebutuhan layanan masyarakat dapat segera kembali terpenuhi.
Selanjutnya, penanganan dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dengan membangun infrastruktur permanen.
Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU menangani pemulihan infrastruktur air minum, sanitasi, serta persampahan di berbagai wilayah yang terdampak bencana.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan proses pemulihan pascabencana harus mencakup tidak hanya perbaikan terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan, tetapi juga pemulihan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Dody.
Pada fase awal, pemerintah memprioritaskan kebutuhan yang sifatnya paling mendesak.
Infrastruktur yang mengalami kerusakan maupun gangguan akibat bencana ditangani agar fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat dapat segera berjalan kembali.
Sesudah kebutuhan darurat terpenuhi, Kementerian PU melanjutkan pekerjaan melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pembangunan infrastruktur permanen dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh kualitas layanan yang lebih baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Untuk sektor air minum, penanganan dibagi menjadi dua paket yang mencakup lima kabupaten/kota.
Berdasarkan progres hingga periode 18–24 September 2026, Paket 1 yang meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga telah mencapai progres fisik 31,30%.
Sementara itu, Paket 2 yang mencakup Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat mencapai progres fisik 39,13%.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pembangunan permanen pada Paket 1 mencakup SPAM IKK Pandan dan Tukka, SPAM IKK Sibabangun, serta SPAM IKK Pinangsori.
Adapun di Kota Sibolga, pekerjaan meliputi pembangunan SPAM IKK Sarudik, intake permanen pada sumber Aek Doras, serta pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah di Huntap Aek Parombunan.
Untuk Paket 2, pembangunan infrastruktur air minum di Kabupaten Tapanuli Utara mencakup SPAM IKK Tarutung dan SPAM Huntap Dolok Nauli.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan SPAM diarahkan untuk IKK Batangtoru, Huntap Desa Napa, serta Huntap Desa Hapesong, Kecamatan Batangtoru.
Sementara di Kabupaten Langkat, penyediaan air bersih dilakukan melalui pembangunan sumur bor dan jaringan perpipaan di Desa Pulau Banyak, Desa Pekubuan, Desa Cempa, dan Desa Muka Paya.
Upaya pemulihan air bersih juga mencakup fasilitas kesehatan.
Penyediaan air bersih di RSUD Tanjung Pura masih terus dilakukan, sedangkan pemasangan sarana air bersih di Puskesmas Pantai Cermin telah rampung.
Sanitasi dan Persampahan Turut Dipulihkan
Selain air minum, Kementerian PU juga menangani pemulihan sektor sanitasi dan persampahan.
Setelah tahapan penanganan darurat diselesaikan, pembangunan infrastruktur permanen terus dikerjakan.
Hingga minggu ke-36 periode 15–21 September 2026, progres fisik secara keseluruhan telah mencapai 29,86%.
Pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi pengadaan bak arm roll yang ditempatkan di lokasi huntara dan huntap.
Sementara di Kota Sibolga, penanganan mencakup pembangunan TPA, pengadaan bak arm roll di Huntap Aek Parombunan, serta optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Di Kabupaten Tapanuli Utara, pekerjaan dilakukan melalui pengadaan bak arm roll.
Sedangkan di Kabupaten Tapanuli Selatan, penanganan meliputi optimalisasi TPA Sipirok serta pengadaan bak arm roll guna mendukung pelayanan persampahan.
Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, Kementerian PU menggunakan prinsip Build Back Better.
Pendekatan ini memperhatikan faktor risiko bencana, pemenuhan standar teknis, kualitas layanan, serta kebutuhan masyarakat untuk jangka panjang.
Melalui rangkaian penanganan tersebut, Kementerian PU terus berupaya mengembalikan akses masyarakat di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak.
Pada saat yang sama, pembangunan diarahkan untuk menghasilkan infrastruktur yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. (hen)
' +
'