TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan di Papua, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait tata ruang dan lahan.
Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY usai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah Papua yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (18/9/2026).
Menurut Menko AHY, penataan ruang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara khusus untuk mencegah terjadinya tumpang tindih yang berpotensi menghambat pembangunan, termasuk permasalahan yang menyangkut tanah adat.
“Pembangunan bisa terhenti atau terhambat jika ada persoalan dengan tata ruang wilayah yang juga diakibatkan oleh status lahan atau tanah yang belum jelas,” ujar Menko AHY.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Menko AHY menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan berbagai masukan, serta merumuskan solusi atas tantangan pembangunan yang dihadapi Papua.
“Tadi saya tutup dengan sebuah pengingat bahwa pemerintah pusat dan daerah itu satu tim yang sama. Kita tidak sedang berhadap-hadapan, tidak sedang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan pembangunan, Menko AHY mengingatkan bahwa aspek kelestarian lingkungan harus tetap menjadi perhatian.
Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah dan perlu dikelola agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tanpa melalui eksploitasi yang merusak lingkungan.
“Kita ingin terus memuliakan Tanah Papua dengan tidak merusak lingkungan,” kata Menko AHY.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah turut menyepakati perlunya konsolidasi lintas sektor melalui penyelarasan sasaran, data, kebijakan, program, serta anggaran pembangunan.
Menko AHY juga menyampaikan bahwa upaya percepatan pembangunan di Papua memerlukan koordinasi bersama para wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.
“Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, kita cari solusi secepat mungkin untuk masyarakat kita,” pungkas Menko AHY. (hen)
