TajukPolitik – Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto, menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gak bagus bagi negara
Ia menilai pernyataan Luhut tersebut semakin menunjukkan belangnya para penguasa yang takut adanya OTT KPK.
Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 21 Desember 2022.
“Tepatnya OTT terus gak bagus buat penguasa negeri jadi makin kelihatan belangnya,” ujar Gigin dalam akun twitter pribadinya yang dikutip tajuknasional.com, Kamis (22/12).
Sebelumnya, Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para terduga koruptor dipersoalkan Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) itu menyebut OTT berdampak buruk terhadap negara.
Namun, ia tak menjelaskan rinci pada aspek apa dampak buruk yang dimaksudnya. “Kita kalau mau bersih-bersih amat di surga saja lah, Kau. KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihat lah,” kata Luhut saat memberikan sambutan dalam acara ‘Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024’, di Jakarta, Selasa (20/12).
Purnawirawan jenderal TNI itu meminta KPK tidak sering melakukan penindakan atau penangkapan terhadap koruptor. Menurut dia, upaya pencegahan harusnya dilakukan lebih maksimal. Jika pengawasan dilakukan dengan sistem yang terdigitalisasi, kata dia, maka akan sulit melakukan korupsi.
“OTT itu kan ndak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main,” ujar dia.
Transparency International Indonesia (TII) mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK membuat citra negara jelek.
Program Manager TII Alvin Nicola mengatakan pernyataan Luhut tidak relevan dan kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi.
“KPK dalam kerjanya independen dari pengaruh kekuasaan manapun, sehingga pernyataan Menteri Luhut tak relevan dan justru kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi Presiden,” ujar Alvin dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).
Alvin menegaskan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Menurutnya, pernyataan Luhut bertolak belakang dengan pandangan global yang tertuang dalam Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi.
“Pandangan Luhut bertolak belakang dengan pandangan komunitas global yang tertuang dalam Corruption Perception Index, terutama datang dari kalangan usaha yang melihat pemberantasan korupsi jadi upaya penting dalam memberikan kepastian hukum,” ujar Alvin.
“Justru di sana peran KPK krusial dalam menentukan iklim berusaha yang kondusif,” imbuh dia.
