TAJUKNASIONAL.COM Isu perombakan kabinet atau reshuffle yang dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto mulai mendapat tanggapan dari sejumlah pihak.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan kepala negara.
Herman menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, termasuk partai politik.
Ia menilai, kewenangan tersebut harus dihormati demi menjaga stabilitas pemerintahan.
“Masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden, karena itu merupakan otoritas penuh beliau,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, keputusan terkait pergantian maupun penunjukan menteri merupakan bagian dari strategi Presiden dalam memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Oleh sebab itu, ia berharap ruang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Presiden tanpa tekanan dari pihak manapun.
Herman juga menekankan pentingnya memberikan kenyamanan bagi Presiden dalam menjalankan tugasnya.
Ia optimistis, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, pemerintahan dapat menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Biarkan Presiden bekerja dengan tenang agar mampu melewati berbagai tantangan dan membawa hasil yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Baca juga: Masih Digodok, Demokrat Ungkap Usulan Ambang Batas DPR 5–6 Persen dalam RUU Pemilu
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya juga memberikan tanggapan singkat terkait kabar reshuffle yang beredar.
