TAJUKNASIONAL.COM Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyambut baik usulan pengembalian Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi lama kembali memantik polemik.
Kali ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik tajam, menilai pernyataan tersebut bukan didorong agenda pemberantasan korupsi, melainkan manuver politik untuk membangun citra sekaligus melepaskan tanggung jawab atas revisi UU KPK 2019.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy, menyebut Jokowi tengah “mencari perhatian” saat mengomentari wacana UU KPK lama.
“Jokowi lagi cari perhatian khususnya terkait mengembalikan UU KPK yang lama. Padahal, semua masyarakat tahu bahwa UU KPK diubah pada masa kepemimpinan beliau,” kata Ronny dalam keterangan pada Selasa (17/2).
Baca Juga: Dinamika Politik Bandung Memanas, Kader PSI Tinggalkan Partai, PDIP Sambut dengan Jaket Merah
Ronny juga menilai Jokowi sedang berupaya “cuci tangan” dari proses revisi UU KPK yang disahkan pada September 2019 periode ketika Jokowi masih menjabat dan pemerintah ikut terlibat dalam pembahasan bersama DPR.
“Dan sekarang beliau mau cuci tangan soal itu. Ada banyak saksi tokoh-tokoh nasional dan agama yang diundang diminta masukan soal UU KPK pada 2019, tetapi beliau waktu itu tidak mengambil tindakan apa-apa,” lanjut Ronny.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju atas usulan Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi.
“Ya, saya setuju, bagus,” ujar Jokowi setelah menonton pertandingan Persis Solo vs Madura United di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2).
Ia juga menekankan revisi 2019 merupakan inisiatif DPR dan menyebut dirinya tidak menandatangani beleid tersebut.
PDIP, melalui Ronny, menilai narasi itu tidak lepas dari kalkulasi politik lain, termasuk relasi Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin Kaesang Pangarep.
“Jadi, pernyataan beliau itu, saya nilai berkaitan dengan upaya beliau untuk mati-matian memperjuangkan PSI. Ini tak lebih dari sekadar untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas untuk PSI,” ujarnya.
Baca Juga: Cinta, Harta, dan Skandal: Kisah Fujika di Balik Kasus Korupsi Eks Ketua DPRD Jatim dari PDIP
Ronny bahkan menegaskan pernyataan Jokowi tidak menunjukkan keseriusan agenda antikorupsi. Ia menyinggung indeks persepsi korupsi Indonesia yang dinilai stagnan pada era pemerintahan Jokowi.
Karena itu, Ronny meminta publik tak mudah teralihkan oleh pernyataan tersebut.
