TajukPolitik – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti Direktur utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi yang mengatakan tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu mengutarakan bahwa harga tiket kereta cepat tersebut akan memunculkan kerugian.
Said Didu juga menjabarkan soal yang dimaksudnya bakal rugi hingga mempertanyakan akankah pemerintah mensubsidi Cina.
“Makin merugi. Study kelayakan dg harga tiket sktr Rp350 – 400 ribu dg investasi sktr Rp80 trilyun baru balik modal sktr 40 tahun.
Kalau tiket Rp125 – 250 ribu dg investasi bengkak sktr Rp 120 trilyun – maka balik modalnya lbh 100 tahun. Atau pemerintah akan subsidi China?,” tutur Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (24/11).
Sementara itu, harga tiket tersebut berlaku untuk tiga tahun pertama KCJB beroperasi.
KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023. Setelah tiga tahun, ia mengatakan tiket KCJB akan naik ke Rp150ribu-Rp350 ribu.
Dwiyana menjelaskan KCJB nantinya akan beroperasi mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB dengan total 68 kereta yang akan beroperasi dalam sehari.
“Kapasitas per kereta itu 601 penumpang,” ujar Dwiyana dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/11).
Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.
Sementara dari sisi biaya, KCJC mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.
“Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US$217,5 juta atau Rp3,29 triliun,” kata Kartika dalam paparannya.
Sebelumnya, Dwiyana mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek KCJB yang saat ini menjadi sekitar US$7,5 miliar.
Awalnya, biaya pembangunan KCJB ditetapkan sebesar US$6,05 miliar. Namun, berdasarkan review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), per 15 September 2022 ada pembengkakan anggaran sebesar US$1,4 miliar, sehingga totalnya menjadi US$7,5 miliar.
Seperti diketahui partai oposisi seperti PKS dan Demokrat menolak Proyek KCJB menggunakan APBN.
