TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah pusat terus mengakselerasi pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tepat satu bulan setelah bencana, sejumlah wilayah terdampak mulai memasuki fase transisi menuju pemulihan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung perkembangan penanganan bencana di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi Aceh, Kamis (25/12/2025). Ia menegaskan, pemulihan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Upaya pemulihan difokuskan pada percepatan pembangunan hunian warga, pemulihan konektivitas dan transportasi, penguatan layanan kesehatan dasar, distribusi bantuan logistik, penataan tata kelola sumber daya alam, serta kesiapan sektor pendidikan. Dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebanyak 12 daerah telah memasuki tahap transisi pemulihan. Sementara di Aceh, 11 kabupaten masih memperpanjang status tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara optimal.
Baca Juga: Menko PMK: Sebagian Daerah Sumatera Mulai Transisi, 11 Masih Tanggap Darurat
Pada sektor hunian, pembangunan hunian sementara dan persiapan hunian tetap terus dipercepat. Di Sumatra Barat, huntara telah dibangun di enam kabupaten/kota, di Sumatra Utara di tiga daerah, sementara di Aceh baru dimulai di satu kabupaten dan akan diperluas ke wilayah lainnya.
“Penyiapan lahan oleh pemerintah daerah dan proses pembangunan dikoordinasikan BNPB, dengan dukungan TNI-Polri serta elemen masyarakat yang bekerja bersama di lapangan,” ujar Pratikno.
Dalam aspek konektivitas, dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi. Sisanya masih dalam tahap percepatan perbaikan agar distribusi logistik dan layanan darurat semakin lancar.
Layanan kesehatan dasar juga berangsur pulih. Seluruh rumah sakit pemerintah telah kembali beroperasi, meski sebagian belum maksimal, serta ratusan puskesmas yang kembali melayani warga dengan dukungan tenaga medis dan relawan.
“Kontribusi para dokter relawan sangat membantu pelayanan kesehatan masyarakat terdampak,” katanya.
Selain memastikan ketersediaan logistik hingga ke desa terisolasi, pemerintah juga menegaskan komitmen penataan lingkungan melalui pencabutan izin dan penyegelan aktivitas usaha yang berisiko merusak alam. Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan pada Januari 2026, seiring meningkatnya kesiapan sekolah di wilayah terdampak.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
