Oleh Dr. H. Irwan, SIP, MP
Di lini masa media sosial baru-baru ini, beredar satu foto yang berasal dari tulisan Walhi dan Auriga Nusantara, di tahun 2022 lalu. Di halaman ke-7 tulisan tersebut, tersemat sebuah gambar berjejer foto Presiden ke-2, Soeharto, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo, yang di bawahnya menampilkan angka-angka luasan hutan, kawasan hutan tanaman, hingga perkebunan sawit dan pertambangan.
Sekilas gambar tersebut tampak valid, dengan adanya keterangan berisi sumber data rujukan tabel tersebut, kian membuat pembaca merasa bahwa tulisan tersebut memang sahih.
Yang membuat saya mengernyitkan alis adalah Auriga dan Walhi menulis bahwa selama sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tahun 2004-2014, menyerahkan penguasaan lahan seluas 55 juta hektar atau 5,5 juta hektar per tahun kepada korporasi. Namun, benarkan semua angka-angka tersebut?
Kita wajib mempertanyakannya, salah satu tujuannya adalah untuk melatih kita membaca data dengan benar, sesuai konteks, situasi kehidupan ekonomi, perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah, dan yang terpenting adalah bahwa apa yang kita tuliskan hendaknya berlandaskan sanad yang jelas.
Kita mulai dari luas total kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan Buku Statistik Kementerian Kehutanan 2024, luas kawasan hutan kita adalah 125,54 juta hektar (~63% dari total luas Indonesia). Dari luasan tersebut sekira 68 juta hektar (~55%) berstatus hutan produksi (HP), hutan konservasi (darat dan perairan) seluas 27,4 juta hektar (~21%), dan sisanya adalah hutan lindung seluas 29,5 juta hektar (~24%).
Baca juga: Aktivis Lingkungan Ungkap Deforestasi dan Ekspansi Sawit Perparah Bencana Ekologis di Sumatera
Angka ini bersifat dinamis karena akan terus diperbaharui karena adanya perubahan fungsi dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di luar bidang kehutanan.
