TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Menko Yusril Ihza Mahendra, menantang para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I untuk tidak sekadar melahirkan tumpukan kertas teori. Ia menegaskan bahwa inovasi birokrasi membutuhkan eksekusi nyata di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Yusril saat memberikan catatan strategis dalam Seminar Policy Brief dan Pameran Proyek Perubahan PKN Tingkat I Angkatan LXV di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta. Menurut pakar hukum tata negara ini, analisis kebijakan yang disusun para calon pimpinan tinggi madya harus bisa “mendarat” dan dirasakan manfaatnya oleh publik.
“Policy brief bukan hanya dokumen akademik, tetapi peta jalan yang harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Kita membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memahami masalah, tetapi mampu memastikan rekomendasi kebijakan berjalan efektif,” tegas Yusril di hadapan para peserta.
Baca Juga: Kebut Perbaikan Lembah Anai, Menko AHY Apresiasi Tim di Lapangan Berhasil Buka Akses Sementara
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN, Tri Widodo, juga menekankan urgensi policy leadership. Ia berharap lulusan PKN mampu melakukan terobosan berani berbasis data untuk mendobrak kakukan birokrasi.
Acara ini turut memamerkan berbagai inovasi peserta, mulai dari digitalisasi layanan hingga strategi integritas lembaga. Yusril memastikan Kemenko Kumham Imipas siap mengawal inisiatif-inisiatif yang relevan, terutama yang berkaitan dengan sinkronisasi regulasi dan reformasi hukum, agar birokrasi Indonesia semakin responsif dan akuntabel.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
