TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidkoor Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan rapat koordinasi bertajuk “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi Berdasarkan RPJMN 2025–2029” di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan sinergi keamanan maritim serta penyelarasan tindak lanjut rekomendasi strategis sesuai arah kebijakan nasional.
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Wahyu Handoyo, menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan keamanan laut harus dilakukan terukur, terintegrasi, dan berbasis data.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas instansi, serta memastikan kebijakan keamanan maritim berjalan sesuai standar nasional,” ujar Wahyu.
Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi operasional dan integrasi data informasi maritim sebagai prioritas utama, terutama pada jalur-jalur kritis yang memerlukan pengawasan ketat.
“Prioritas kami adalah memperkuat koordinasi operasional dan memastikan integrasi data dan informasi maritim yang dapat diandalkan,” tegasnya.
Wahyu menambahkan bahwa keberhasilan peningkatan keamanan laut di NTB sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, serta masyarakat pesisir.
Dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, Basarnas, BMKG, akademisi, intelijen daerah, dan institusi teknis pengawasan maritim, rapat ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat keamanan laut berkelanjutan dan mendukung target RPJMN 2025–2029.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
