TajukPolitik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Heru Budi Hartono, kembali jadi sorotan warga. Pasalnya, subsidi tiket Transjakarta untuk rakyat bakal berkurang demi membiayai aparat.
“Memotong jatah rakyat untuk aparat padahal aparat sudah dapat gaji dan fasilitas dari negara,” tulis mantan Sekretasi Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu melalui akun twitternya @msaid-didu, sembari menautkan berita terkait pemotongan subsidi yang dialihkan untuk membiayai TNI dan Polri, seperti yang dikutip tajuknasional.com, Selasa (15/11).
Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta memasukkan usulan hibah yang dimohonkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023.
Masuknya proposal hibah baru ini mengurangi jatah subsidi tiket Transjakarta yang semula dianggarkan masuk APBD DKI tahun depan.
Total ada tujuh item hibah baru di Dishub DKI senilai Rp409 miliar. Dana itu rencananya dipakai untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan polisi dan TNI.
“Tapi untuk kegiatan ini belum masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” kata Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat,(11/11).
Belum masuk RKPD berarti tujuh usulan hibah tersebut tidak masuk dalam RAPBD DKI 2023. DPRD DKI telah selesai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023 pekan lalu.
KUA-PPAS yang telah disepakati otomatis menjadi RAPBD 2023. Legislatif harus membahas lagi RAPBD 2023 di setiap komisi DPRD, berlanjut ke rapat Badan Anggaran (Banggar), dan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD.
Kemarin Komisi B Bidang Perekonomian DPRD membahas RAPBD 2023 bersama Dinas Perhubungan. Syafrin menyampaikan adanya tujuh permohonan hibah baru sebesar Rp409 miliar.
Menurut dia, hanya ada satu belanja hibah yang sudah masuk RKPD, yaitu pengembangan tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) senilai Rp75,47 miliar. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memohonkan anggaran tersebut.
Dengan begitu, total ada delapan usulan belanja hibah Dishub DKI senilai Rp485,4 miliar. Dishub DKI harus menurunkan alokasi anggaran subsidi tiket atau public service obligation (PSO) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) agar permohonan hibah Forkopimda bisa diakomodasi.
