TAJUKNASIONAL.COM Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi setelah mengeluarkan ancaman keras terhadap sejumlah anggota Kongres AS dari Partai Demokrat.
Dalam pernyataannya di platform media sosial Truth, Trump menuding para anggota Kongres tersebut sebagai pihak yang “berkhianat” karena mendesak militer dan komunitas intelijen untuk menolak perintah yang dinilai ilegal.
Sikap tersebut ia anggap sebagai ancaman terhadap pemerintahannya.
Ancaman itu bermula setelah beredar video pada 18 November yang menampilkan enam Senator dan anggota DPR Demokrat, yang seluruhnya merupakan veteran militer dan intelijen AS.
Baca Juga: Pertemuan Donald Trump–Zohran Mamdani: Dialog Perdana Dua Tokoh Berseberangan
Dalam video itu, mereka secara terbuka memperingatkan koleganya di institusi militer dan intelijen untuk tidak mengikuti perintah yang “ilegal” jika suatu saat diberikan.
Peringatan tersebut menyebut bahwa anggota militer wajib menolak setiap instruksi yang bertentangan dengan Konstitusi atau hukum AS.
Merespons video tersebut, Trump menuliskan kecaman keras di akun Truth miliknya. “Ini sangat buruk dan berbahaya bagi negara kita. Kata-kata mereka tidak boleh dibiarkan. Perilaku khianat dari para pelaku khianat. Kurung mereka!” tulis Trump.
Hanya berselang 40 menit, ia kembali membuat pernyataan yang lebih ekstrem: “Perilaku khianat, dapat dihukum mati!”
Pernyataan itu memicu reaksi cepat dari Partai Demokrat. Mereka mengecam ancaman Trump sebagai tindakan yang “sangat keji” dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin negara.
Baca Juga: Trump–Xi Sepakat, China Tunda Pembatasan Ekspor Logam Tanah Jarang
Tekanan politik pun meningkat seiring kekhawatiran bahwa retorika Trump dapat memicu instabilitas, terutama di lingkungan militer dan intelijen yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan nasional.
Dalam video yang menjadi pemicu polemik, salah satu anggota Senat veteran militer menyampaikan peringatan keras kepada aparat pertahanan. “Kami tahu kalian dalam stres luar biasa dan tekanan berat saat ini. Rakyat Amerika percaya kepada militernya, tapi kepercayaan itu aman berisiko,” ujarnya.
Menurut aturan di AS, Kode Keadilan Militer mengharuskan prajurit mengikuti perintah atasan.
Namun, ini hanya berlaku untuk perintah yang tidak bertentangan dengan Konstitusi, hukum yang berlaku, atau kewenangan pejabat yang mengeluarkan perintah tersebut.
Dengan demikian, instruksi yang dianggap “di luar wewenang” atau tidak sah secara hukum wajib ditolak oleh anggota militer.
