Oleh: Teja Nusyam Mandailing
Aktivis Gerakan Perubahan dan Perbaikan Indonesia (GPPI)
Belakangan ini, Presiden Jokowi getol bicara copras-copres di forum parpol. Setidaknya, tiga kali Jokowi melakukannya, yakni pada forum HUT Partai Perindo, HUT Partai Golkar, dan ketika Jokowi menghadiri acara PDIP.
Agresifitas Jokowi ini agaknya dipicu oleh deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem. Terlebih, makin lama relasi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS makin lengket saja. Dukungan publik atas koalisi perubahan dan perbaikan juga terus membesar.
Anies adalah antitesis Jokowi. Terbukti survei SMRC, menyatakan pendukung Anies kebanyakan adalah orang yang kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Bila Anies mengandeng Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahmad Heryawan, otomatis skenario “all Jokowi’s man” bakal ambyar.
Ramai bisik-bisik, makanya Partai Nasdem mesti “dioperasi” dari 4 penjuru mata angin. Tiba-tiba Partai Nasdem dihantam desakan agar hengkang dari kabinet. Mendadak kantor Kominfo digeledah Kejagung terkait dugaan korupsi BTS. Sekonyong-konyong, muncul sejumlah hasil survei politik yang dipelintir untuk membangun kesan seolah-olah Partai Nasdem gembos setelah mendeklarasikan Anies. Jangan lupakan, serangan buzzer yang bertubi-tubi.
Sementara itu lambat-lambat, mulai mencuat nama-nama baru calon pendamping Anies yang dianggap bisa merepresentasikan skenario “All Jokowi’s man”. Akankah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sukses menghalau “burung hantu” yang memaksakan “all Jokowi’s man” ?
“All Jokowi’s man” merupakan skenario bahwa mereka yang akan berlaga dalam Pilpres 2024 harus merupakan bagian dari kubu pendukung Jokowi. Skenario ini mengemuka setelah Jokowi mengumpulkan seluruh ketua umum parpol kubu pemerintah di Istana Negara pada Juni 2022.
Benefit skenario “all Jokowi’s man” sebenarnya ibarat pisau bermata dua. Mereka yang merapat tentu ingin meraup dukungan politik dari Jokowi, baik pengaruh Jokowi secara personal, maupun posisinya sebagai presiden petahana. Atau setidaknya biar langkah mereka tidak “diganggu”.
Namun, ada masalah pelik di sini. Pertama, berbagai persoalan yang membelit pemerintahan Jokowi, terutama dari sisi penegakan hukum dan ekonomi, membuat penilaian publik terhadap kinerja pemerintah cenderung turun. Survei Litbang Kompas mencatat, tingkat kepuasan pada kinerja pemerintahan anjlok dari 73,9 persen pada Januari 2022 menjadi 62,1 persen pada Oktober 2022. Seiring dengan turunnya tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan, citra Jokowi turut melorot juga.
Tentu tak elok bagi pembangunan demokrasi jika semua kandidat masuk skenario “all Jokowi’s man”. Tersebab tidak akan ada pasangan yang dapat mewakili aspirasi publik yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Tidak akan ada pasangan yang bisa merepresentasikan perubahan dan perbaikan. Bukankah ini ibarat mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpin terbaik?
Kedua, diwacanakan bahwa skenario “all Jokowi’s man” merupakan garansi agar program-program Jokowi bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Namun, konon skenario ini juga dimaksudkan untuk menyelamatkan Jokowi dan keluarganya dari seribu satu urusan hukum setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Misalnya, laporan Ubedillah Badrun terkait dugaan KKN sumber aliran dana bisnis Gibran dan Kaesang, dua putra Jokowi.
Banyak yang bilang, pengaruh politik Jokowi semata-mata bersumber dari jabatan presiden. Posisinya di PDIP amat rapuh karena Jokowi dinilai tak tak lebih dari petugas partai. Makanya, Jokowi merawat relawan. Tak heran bila beberapa waktu lalu sejumlah relawan nekad melontarkan gagasan Jokowi sebagai ketua umum PDIP. Pendek kata, tanpa embel-embel Presiden, Jokowi nyaris menjadi “nobody” dalam dunia politik. Lantas, apa yang terjadi jika penerusnya ternyata bukan “Jokowi’s man”?
Karena itu skenario “all Jokowi’s man” mesti ditolak. Bukan hanya karena bahaya bagi citra penegak hukum, dan menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah selanjutnya, melainkan karena mengebiri hak pemilih untuk memilih pemimpin terbaik di mata rakyat.
