TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat kemajuan signifikan dalam memperkuat kerja sama lintas kementerian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut AHY, tahun pertama pemerintahan menjadi momentum penting dalam mewujudkan Asta Cita, visi pembangunan yang menekankan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Mudah-mudahan progres yang kita capai selama setahun ini menjadi modal kuat agar kerja pemerintah semakin tepat sasaran, efektif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian,” ujar AHY saat menghadiri acara Open House 24 Jam Penuh yang digelar Kementerian Transmigrasi, di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Baca Juga: AHY: Infrastruktur Jadi Penopang Utama Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sebagai Menko yang membawahi sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY menegaskan komitmennya memperkuat sinergi strategis antara lima kementerian di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kelima kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi.
Ia menjelaskan, kerja sama itu mencakup sinkronisasi perencanaan dari aspek tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, hunian layak, hingga peningkatan konektivitas antarwilayah. AHY memuji langkah Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang dinilainya berhasil memperkuat pembangunan pusat pertumbuhan baru melalui program transmigrasi modern.
“Sinergi antarkementerian menjadi faktor penting agar pembangunan benar-benar terarah, terukur, dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata AHY.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menambahkan, salah satu capaian konkret dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo adalah penyelesaian sertifikat hak milik (SHM) yang tertunda hingga puluhan tahun.
“Banyak transmigran yang menunggu hingga 10, bahkan 38 tahun untuk mendapatkan sertifikat hak milik. Dalam setahun terakhir, pemerintah berhasil menerbitkan lebih dari 7.000 SHM,” ungkap Iftitah.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi bukti nyata hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para transmigran di seluruh Indonesia.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
