TAJUKNASIONAL.COM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuka layanan hotline konsultasi keandalan bangunan bagi pondok pesantren, panti asuhan, sekolah, dan yayasan di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas peristiwa robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.
Melalui layanan ini, masyarakat dapat berkonsultasi secara gratis mengenai keamanan struktur dan kelayakan teknis bangunan. Hotline dapat diakses pada hari kerja (Senin–Jumat, pukul 08.30–16.00 WIB) melalui telepon 158 atau WhatsApp Center 0815 10000 158 dengan memilih menu “Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan.”
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, layanan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk memastikan keselamatan penghuni serta memperkuat pengawasan terhadap bangunan pendidikan berbasis masyarakat.
“Kami ingin memastikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan memiliki bangunan yang aman dan sesuai standar teknis. Banyak bangunan berdiri secara swadaya, sehingga pendampingan teknis menjadi penting,” ujar Menteri Dody di Jakarta, Selasa (8/10/2025).
Baca Juga: Kementerian PU: Baru 50 Pesantren di Indonesia Miliki Izin Bangunan Resmi (PBG)
Menurutnya, tim dari Ditjen Cipta Karya siap turun langsung membantu masyarakat melakukan pengecekan struktur, pendampingan perizinan, hingga penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Selain konsultasi daring, Kementerian PU juga menyiapkan program pendampingan lapangan serta dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi bangunan pesantren berisiko tinggi—terutama yang berusia lebih dari 50 tahun, berlantai lebih dari dua, menampung lebih dari 500 santri, atau dibangun tanpa tenaga ahli bersertifikat.
Baca Juga: Kementerian PU Genjot Rehabilitasi Irigasi Delta Brantas untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Sebagai langkah lanjutan, hingga Desember 2025 kementerian akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan pondok pesantren di delapan provinsi dengan jumlah lembaga terbanyak, antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Sedikitnya 80 pesantren akan dijadikan sampel untuk asesmen keamanan, baik yang sudah beroperasi maupun yang sedang direnovasi.
“Kami membuka jalur komunikasi ini untuk memastikan keselamatan para santri, guru, dan pengasuh. Pemerintah siap hadir membantu tanpa biaya,” tegas Menteri Dody Hanggodo.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
