TAJUKNASIONAL.COM Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (29/9/2025).
Agenda utama kunjungan ini berfokus pada pengawasan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta evaluasi kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertanahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, menegaskan bahwa wilayah perbatasan Kepri memerlukan perhatian serius.
Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan empat negara, Kepri menghadapi tantangan besar di berbagai sektor.
“Ada banyak hal yang harus dikawal, mulai dari perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba,” ujarnya.
Selain isu perbatasan, Komisi II juga menyoroti capaian PNBP dari layanan pertanahan.
Baca juga: Komisi II DPR Nilai Revisi UU Ormas Belum Mendesak
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa periode 2022–2025, realisasi penerimaan telah mencapai 86 persen atau setara Rp31,9 miliar.
