TAJUKNASIONAL.COM Berikut ini profil Tony Blair, mantan PM Inggris yang disebut bakal memimpin pemerintahan transisi Gaza dengan dukungan PBB dan negara Teluk.
Nama Tony Blair, mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, kembali mencuri perhatian publik internasional setelah dirinya disebut akan memimpin pemerintahan transisi di Jalur Gaza dalam rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat.
Blair disebut terlibat dalam diskusi mengenai kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta sejumlah negara Teluk.
BBC melaporkan, Blair berpotensi duduk sebagai pemimpin otoritas transisi bahkan meminta posisi di dewan pengawas badan tersebut.
Jika terealisasi, peran ini akan menandai kembalinya Blair ke panggung diplomasi global setelah lebih dari satu dekade meninggalkan kursi pemerintahan Inggris.
Baca Juga: Amerika Serikat Cabut Visa Presiden Kolombia Gustavo Petro Gara-Gara Ikut Demo Pro-Palestina
Perjalanan Karier Politik Tony Blair
Tony Blair atau Sir Anthony Charles Lynton Blair KG lahir di Edinburgh, Skotlandia, pada 6 Mei 1953.
Ia menempuh pendidikan di Fettes College sebelum melanjutkan studi hukum di St John’s College, Oxford. Karier politiknya dimulai lewat Partai Buruh pada akhir 1970-an.
Pada 1983, Blair berhasil terpilih sebagai anggota parlemen mewakili daerah pemilihan Sedgefield. Ia dengan cepat menanjak di internal partai, hingga akhirnya dipercaya menjadi pemimpin oposisi.
Nama Blair semakin melambung ketika ia memenangkan pemilu Inggris tahun 1997 dan menjabat sebagai Perdana Menteri hingga 2007.
Ia bahkan sukses membawa Partai Buruh memenangi pemilu beruntun pada 2001 dan 2005, menjadikannya salah satu perdana menteri dengan masa jabatan terlama di era modern Inggris.
Baca Juga: DJ Snake Tunjukkan Solidaritas Palestina di Panggung Ballon d’Or 2025
Filosofi Politik dan Reformasi Sosial
Selama masa kepemimpinannya, Blair dikenal dengan konsep “Jalan Ketiga” (Third Way), yang memadukan demokrasi sosial dengan ekonomi pasar global.
Pemerintahannya mencatat pertumbuhan ekonomi stabil, reformasi sosial, serta penguatan hak-hak minoritas.
