TAJUKNASIONAL.COM – Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang menolak besarnya gaji serta tunjangan anggota DPR RI semakin meluas di berbagai daerah.
Desakan publik agar fasilitas mewah bagi wakil rakyat dihentikan akhirnya mendapat respons serius dari parlemen.
Fraksi Partai Demokrat melalui Ketua Fraksinya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menegaskan bahwa pihaknya sepakat tunjangan DPR dibatalkan demi kepentingan rakyat.
“Kami sepakat tuntutan mahasiswa dan publik agar tunjangan DPR dihentikan. Kami mohon maaf bila perilaku dan kegiatan kami selama ini belum mencerminkan wakil rakyat yang diharapkan,” tegas Ibas dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Baca juga: PDIP Belum Susul Golkar, PAN, dan NasDem Nonaktifkan Kader Kontroversial di DPR
Tak hanya Demokrat, sikap serupa juga disampaikan fraksi-fraksi lain di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyatakan pihaknya siap meninjau ulang bahkan menghentikan tunjangan anggota Dewan jika dinilai mencederai rasa keadilan publik.
“Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” ujar Budi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai momentum ini harus menjadi refleksi moral bagi semua anggota Dewan agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat.
“Kita sudah menyatakan siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Ini saatnya kita menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” ungkap Sarmuji.
Baca juga: Mengintip Gaji dan Tunjangan DPR RI, Uang Kontrakan Rp50 Juta Per Bulan
Gelombang penolakan terhadap besarnya gaji dan tunjangan DPR RI ini sebelumnya dipicu oleh laporan mengenai fasilitas perumahan dan tunjangan lain yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Desakan dari mahasiswa dan masyarakat pun semakin menguat agar DPR melakukan pemotongan, bahkan pembatalan total terhadap tunjangan tersebut.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
