TAJUKNASIONAL.COM – Media sosial tengah diramaikan dengan unggahan bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dipublikasikan sejumlah artis, selebritas, dan konten kreator pada Senin (1/9/2025).
Gelombang unggahan ini menjadi viral karena memuat serangkaian desakan rakyat terhadap pemerintah, DPR, partai politik, TNI, Polri, hingga lembaga pengawas.
Beberapa publik figur yang ikut menyuarakan tuntutan ini antara lain sutradara Jumbo, Ryan Adriandhy, komedian Soleh Solihun, aktor Lukman Sardi, sutradara Angga Dwimas Sasongko, serta kreator digital Andovi da Lopez dan beauty influencer Tasya Farasya.
“17 tuntutan rakyat dalam satu minggu ke depan, dan 8 tuntutan rakyat dalam satu tahun ke depan,” tulis Ryan dalam kicauannya di X.
Baca juga: Link Download Draf RUU Perampasan Aset yang Masuk dalam 17+8 Tuntutan Rakyat
Unggahan tersebut merinci 17 tuntutan dengan tenggat waktu 5 September 2025, serta 8 tuntutan tambahan yang harus diselesaikan dalam satu tahun ke depan atau sebelum 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Rakyat dengan Deadline 5 September 2025
Dalam jangka waktu satu minggu, rakyat mendesak pemerintah dan lembaga negara untuk melakukan langkah-langkah mendesak berikut:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara berkala.
- Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah.
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas bagi kader yang tidak etis.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
- Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan tindak kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa.
- Tangkap dan proses hukum secara transparan aparat yang melanggar HAM.
- Kembalikan TNI ke barak, hentikan keterlibatan dalam urusan sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, ojol).
- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dengan Deadline 31 Agustus 2026
Selain 17 poin mendesak, rakyat juga menuntut agenda reformasi jangka menengah yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun:
Baca juga: Politisi PKS Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset
1. Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk audit independen dan tolak caleg mantan koruptor.
2. Reformasi partai politik dan perkuat fungsi oposisi.
3. Susun reformasi perpajakan yang lebih adil dan batalkan pajak yang memberatkan rakyat.
4. Sahkan dan tegakkan RUU Perampasan Aset Koruptor, serta perkuat UU Tipikor dan independensi KPK.
5. Lakukan reformasi kepolisian agar profesional dan humanis melalui revisi UU Kepolisian.
6. Pastikan TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk keluar dari proyek sipil seperti food estate.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen seperti Ombudsman dan Kompolnas.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan, termasuk evaluasi UU Ciptakerja dan proyek PSN.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI