TajukPolitik – Selama 7 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), di media sosial, publik selalu disajikan momen-momen persemian proyek infrastruktur oleh RI 1. Tidak ada yang salah, bahkan patut diapresiasi. Tapi narasi yang dibentuk terkesan “diorkestrasi” seolah Jokowi seorang yang sangat berjasa dengan telah menyelesaikan sejumlah proyek mangkrak pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Penggunaan kata mangkrak ini terkesan digunakan untuk mendegasikan peran pemimpin sebelumnya. Untuk itu, redaksi mencoba menghimpun beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan pemimpin sebelumnya dan “digunting pita” pada era pemerintahan Jokowi.
- Jembatan Tayan
Ternyata jembatan Tayan yang berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sudah mulai pembangunannya sejak September 2012. Konstruksi jembatan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 772,9 miliar ini tersambung seluruhnya pada Maret 2016. Artinya, pembangunan jembatan ini tepat waktu, sesuai dengan jadwal peresmian. Jokowi sendiri meresmikan jembatan ini 22 Maret 2016, yang artinya tanpa dikebutkan pembangunan yang dimulai pada era SBY ini juga berjalan sesuai rencana.
- Jembatan Soekarno
Jembatan Soekarno sudah dirancang sejak era Megawati, dan pada 2014 telah selesai penyambungan. Menurut Kepala Divisi Jalan dan Jembatan HK, Suroto Kementerian PU saat itu, ini sudah sesuai target. Namun untuk operasi dibutuhkan uji kelayakan, dan jembatan ini diresmikan Mei 2015.
- Jembatan Holtekamp
Jembatan yang berada di Papua ini telah mulai dirancang sejak tahun 2013, diperlihatkan dari data tentang Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, dan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pembangunan jembatan sepanjang 726 meter tersebut di Jakarta, 3 Agustus 2013.
Jembatan ini rencananya akan rampung 2018. Jembatan dengan panjang total 733 meter ini menghubungkan daerah Hamadi di Distrik Jayapura Selatan yang berada di sisi barat jembatan dan daerah Holtekamp di Distrik Muara Tami di sisi timur jembatan.
Jembatan terpanjang di Papua ini akhirnya diresmikan Presiden Jokowi pada 28 Oktober 2019. Meskipun molor 1 tahun, tapi pembangunan yang dimulai pada era SBY ini juga berjalan sesuai rencana.
- Bendungan Jatigede
Waduk ini mulai digagas pada tahun 1963 dan dimulai pembebasan lahannya pada tahun 1982. Desain pembangunan waduk ini dilakukan di tahun 1988, dan disambung 20 tahun kemudian yaitu proses konstruksi di tahun 2008. Waduk ini tetap ditargetkan sudah bisa diisi air pada November 2014.
Dalam proses pembebasan lahan memang lama, alasannya pertama, pengosongan area genangan berupa pengosongan penduduk, pengosongan satwa, dan pemindahan situs. Waduk ini diresmikan tahun 2015 dan secara garis besar pembangunan yang dimulai pada era SBY ini tidak jauh dari perencanaan awal.
- Bendungan Titab
Bendungan Titab dibangun sejak 2011-2015 yang menghabiskan anggaran dari APBN sekitar Rp486 miliar ini dimaksudkan untuk mengatasi kekeringan dan penanggulangan banjir terutama di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
Pembangunan Bendungan Titab guna memenuhi kebutuhan dan kemampuan penyediaan air minum yang ada telah mengalami defisit kapasitas penyediaan selain tekanan kebutuhan air minum, dan guna mencapai target MDG’s pada tahun 2015.
Bendungan ini diresmikan Minggu (13/12/2015) oleh Megawati. Artinya bendungan ini pembangunannya sudah sesuai dengan jadwal perencanaan. Untuk membangun bendungan ini harus menenggelamkan 6 desa di 2 Kecamatan di Kabupaten Buleleng.
- Bendungan Nipah
Pembebasan lahan untuk bendungan ini telah dimulai pada 1982, tetapi pembangunannya berhenti pada 1993. Pengerjaan bendungan dimulai lagi pada 2004 dan selesai 2011. Pembangunannya didanai pemerintah pusat. Untuk pembangunan fisik Rp 168,249 miliar dan Rp 43,876 miliar untuk pembebasan lahan.
Akan tetapi, pengisian air dan pengoperasian belum bisa dilakukan saat itu dikarenakan kendala belum tuntasnya pembebasan lahan.
Proses studi kelayakan hingga pembangunan waduk sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1973. Namun, konflik berdarah yang terjadi tahun September 1993 membuat pembangunan waduk sempat terhenti. Dalam peristiwa empat warga tewas tertembak peluru aparat keamanan. Peristiwa berdarah yang dikenal dengan Kasus Nipah tersebut menimbulkan amarah warga dan para tokoh Madura. Hal inilah yang menjadi salah satu sulitnya proses pembebasan lahan.
Berdasarkan data 2011, dari 527 hektare lahan yang dibutuhkan, saat ini 489 hektare sudah berhasil dibebaskan. Meski tak sampai 30 persen lahan yang belum dibebaskan, namun proses pembebasannya sangat sulit karena beberapa warga tetap ngotot tidak menjual tanahnya. Akhirnya, bendungan ini diresmikan Maret 2016.
- Bendungan Rajui
Bendungan yang berada di Aceh ini sudah mulai konstruksinya pada tahun 2010, dan ditargetkan dapat selesai pada tahun 2016. Bendungan ini terletak di Desa Masjid Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Bendungan yang mulai dibangun pada awal tahun 2011 ini selesai pada tahun 2016, membutuhkan biaya sebesar Rp 110,65 miliar.
Dengan luas genangan 33,6 ha, bendungan ini diharapkan mampu menampung air sebanyak 2,67 juta meter kubik untuk mengairi areal persawahan seluas 4.790 ha, sehingga mendukung program swasembada pangan dan juga untuk meningkatkan penyediaan air baku. Artinya bendungan ini dibangun sesuai dengan rencana awal.
- Bendungan Paya Seunara
Bendungan ini mulai dibangun pada 2001, dan hampir selesai pada 2006. Namun, bendungan tersebut kembali diperbaiki setelah sempat terjadi gempa. Tubuh bendungan Paya Seunara dibangun oleh kontraktor PT Inaco Harapan-PT Inaco Putra Perkasa. Bendungan ini akhirnya diresmikan 2016.
- Trans Papua
Sampai dengan Februari 2017, total Jalan Trans-Papua yang sudah berhasil dibangun mencapai 3.851,93 km, di mana jalan baru yang dibangun pada 2016 mencapai 231,27 km. Untuk tahun 2017, pemerintah menargetkan pembangunan 143,35 km jalan baru sehingga total jalan yang akan tembus menjadi 3.995,28 km. Dengan demikian, sisa 334,79 km jalan yang belum tembus diharapkan bisa selesai hingga 2019.
Dari data tersebut jelas sekali kalau jalan Trans Papua tidak sepenuhnya dibangun pada era Jokowi. Pemimpin yang sebelumnya juga telah membangun 3.620,27 km.
Dari data di atas, rasanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembangunan tidak dilihat dari kapan diresmikan. Tapi bagaimana kesinambungan terhadap prosesnya. Tidak elok mengklaim sendiri hasil sesuatu tanpa menyampaikan fakta sejarah. Dalam membangun sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses panjang, mulai dari perencanaan, pendanaan, pembebasan lahan dan sebagainya.
(dcn)
