TajukPolitik – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebut Ganjar Pranowo melanggar disiplin organisasi jika menyatakan siap sebagai Capres.
Warganet ramai mengomentari, kalau memang Ganjar Pranowo melanggar harusnya PDIP berani pecat.
“G usah banyak omong, jk melanggar aturan partai ya pecat langsung, jgn kebanyakan drama,” ujar akun @sean17
Netizen lain @kekerjalan berkomentar
“Pecat lah.. gaya doank”
Sementara @nawolowong “Pecaaat dari PDIP, kalo berani”
@astya09 “Wia gak usah ba bi bu kakehan drama..pecat aja udah beres”
@amnursama “Mau pecat Ganjar, elektabilitas nya masih tinggi dari semua kader partainya untuk dijadikan Capres, bahkan puan sekalipun…Ngaak dipecat songong”
Warganet @armadiyekwa, “Pingin lihat PDIP berani pecat Ganjar ngk..”
Sinyal kesiapan Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden (capres) pada perhelatan Pilpres 2024 disebut melanggar disiplin organisasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto merespons wawancara Ganjar dengan salah satu media soal kesiapan menjadi capres 2024.
“Sekiranya Pak Ganjar menyebut diri sebagai capres itu pelanggaran disiplin organisasi,” urai Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/10).
Secara organisasi, kata Hasto, seluruh kader PDIP saat ini ditugaskan untuk memberi skala prioritas membantu Presiden Jokowi dalam mengatasi berbagai macam masalah ekonomi dengan turun ke bawah. Termasuk desain di bidang pangan.
Hasto sendiri mengaku sudah melihat petikan wawancara Ganjar soal Pilpres 2024. Dikatakan Hasto, Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak secara langsung menyebut ‘Ganjar siap nyapres’.
“Kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, kan jelas nih, (Ganjar bilang) ‘kalau untuk bangsa dan negara, ya semua harus siap’. Pak Djarot siap buat bangsa dan negara, Bu Risma siap buat bangsa dan negara. Ada Mbak Puan, ada Mas Pram, ada Pak Anas, ya itulah semuanya harus menyatakan siap,” kata Hasto.
Lagi-lagi, kata dia, PDIP belum mengambil keputusan soal siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024.
“Ibu Ketua Umum belum mengambil keputusan. Kalau orang berpendapat, ya setiap di dalam negara demokrasi kan bisa berpendapat,” tutupnya.
