TAJUKNASIONAIL.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyerukan pentingnya pembentukan mekanisme pembiayaan khusus dan peningkatan kemitraan lintas negara dalam menjawab tantangan perumahan di tengah krisis iklim global. Hal itu ia sampaikan dalam sesi bertajuk “Housing and Urban Agenda: Strategic Priorities” pada Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Istana Itamaraty, Brasilia, Selasa (23/6/2025) waktu setempat.
AHY mengungkapkan bahwa ketimpangan akses terhadap pembiayaan perumahan masih menjadi kendala utama, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan iklim.
“Kita harus menghadapi kenyataan yang sulit. Mereka yang paling rentan terhadap risiko iklim sering kali adalah mereka yang paling tidak mampu mengakses pembiayaan perumahan formal. Tanpa dukungan yang ditargetkan, mereka akan terus terpinggirkan dan tetap dalam risiko,” ujar AHY di hadapan delegasi internasional.
Sebagai bagian dari upaya konkret, pemerintah Indonesia bersama sejumlah mitra sedang mengembangkan platform pendanaan terpadu yang menyatukan kontribusi dari pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Platform ini dirancang untuk mendukung program-program perumahan adaptif berbasis iklim, dengan prioritas utama pada rumah tangga berpenghasilan rendah dan rentan terhadap bencana.
“Platform ini akan menggabungkan sumber daya nasional, provinsi, dan swasta. Pembiayaannya akan digunakan untuk mendukung renovasi hijau, pinjaman mikro, insentif zonasi inklusif, dan penggunaan bahan bangunan lokal yang tangguh terhadap iklim,” jelasnya.
AHY menekankan bahwa inklusi menjadi prinsip utama dari inisiatif ini. Skema pembiayaan tersebut bukan hanya menyasar aspek teknis pembangunan, tetapi juga memastikan keadilan sosial dalam transisi menuju ekonomi hijau.
Tak hanya berfokus pada solusi domestik, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama internasional. AHY menilai tantangan perubahan iklim bersifat lintas batas dan memerlukan solidaritas global yang ditunjang oleh mekanisme pendanaan multilateral.
Ia menyebutkan beberapa kemitraan strategis yang telah berjalan, termasuk dengan Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), dalam mendukung agenda perumahan berkelanjutan di Indonesia. Ia juga mengundang New Development Bank (NDB) untuk berkontribusi lebih aktif dalam mendanai proyek-proyek perkotaan tangguh di kawasan Global South.
“Kita memiliki peluang untuk menyelaraskan kerangka subsidi, berbagi perangkat teknologi, dan menetapkan standar bersama yang mencerminkan komitmen kita terhadap Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta Agenda Perkotaan Baru (New Urban Agenda),” ungkapnya.
Mengakhiri pernyataannya, AHY menegaskan bahwa perumahan harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun kota yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap iklim.
“Indonesia siap bekerja bersama mitra BRICS untuk memperluas praktik terbaik, bertukar alat kebijakan yang praktis, dan memberikan teladan dalam membangun kota-kota yang tidak meninggalkan siapa pun,” pungkasnya.
Forum Urbanisasi BRICS ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan di kawasan Global South, dengan partisipasi lebih dari 70 delegasi dari negara-negara anggota BRICS dan mitranya, termasuk Indonesia.
