TAJUKNASIONAL.COM — Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penanganan pemerintah dalam merespons krisis keterisolasian yang melanda Pulau Enggano selama lebih dari empat bulan terakhir. Ia mempertanyakan kehadiran negara yang dinilai hanya cepat bertindak jika daerah memiliki nilai ekonomi strategis seperti tambang emas atau nikel.
“Kalau saja Enggano punya tambang besar, mungkin bantuan sudah datang sejak lama,” ujar Erna dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6/2025). Ia menyindir kecenderungan pemerintah yang dinilai hanya tanggap pada daerah kaya sumber daya.
Erna, legislator dari Daerah Pemilihan Bengkulu, menjelaskan bahwa penyebab utama krisis di Enggano adalah pendangkalan ekstrem di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Akibatnya, kapal perintis yang menjadi andalan transportasi logistik tak bisa merapat ke pelabuhan, memutus pasokan barang dan kebutuhan pokok bagi lebih dari 4.000 warga.
“Logistik lumpuh, hasil panen membusuk, listrik hampir padam total, dan warga yang sakit tak bisa dirujuk keluar pulau. Ini bukan masalah baru, tapi kenapa negara terkesan diam saja?” ujarnya dengan nada kecewa.
Kerugian ditaksir mencapai Rp2 miliar setiap bulan, namun menurut Erna, hal itu belum cukup untuk menggugah kesadaran pemerintah pusat. Ia membandingkan dengan daerah industri seperti Morowali atau Halmahera, yang biasanya mendapat perhatian cepat ketika pasokan terganggu.
Selain aspek ekonomi, Erna juga menyoroti pentingnya posisi Pulau Enggano secara strategis. “Enggano ada di jalur strategis Samudra Hindia. Semestinya jadi prioritas nasional, bukan daerah yang diabaikan,” tegas politisi Fraksi NasDem itu.
Ia menuntut agar Kementerian Perhubungan segera menggelar pengerukan darurat di Pelabuhan Pulau Baai dan menyiapkan alternatif kapal logistik untuk melayani rute ke Enggano. Ia juga mendesak koordinasi lintas kementerian agar krisis tidak terus berlarut.
“Ini bukan hanya soal akses transportasi. Ini tentang hak hidup dan kehormatan warga negara di wilayah perbatasan. Negara harus hadir, tanpa syarat nilai komersial,” pungkasnya.
