TAJUKNASIONAL.COM – Fraksi Partai Demokrat mendorong agar kebijakan fiskal tahun 2026 tak hanya responsif terhadap tekanan global, tetapi juga proaktif menjawab tantangan domestik yang selama ini memperlemah ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI saat menyikapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Selasa (27/5/2025).
Anggota Fraksi Demokrat, Dina Lorenza, menilai penyusunan KEM-PPKF 2026 merupakan momen strategis di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meletakkan fondasi kebijakan menuju Indonesia Emas 2045. Namun, menurutnya, dokumen ini harus diterjemahkan dalam aksi nyata yang inklusif dan menyentuh sektor-sektor paling rentan.
“Fiskal kita harus jadi alat perubahan, bukan sekadar penopang stabilitas. Di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik dan fragmentasi rantai pasok, APBN harus menjamin pemerataan manfaat pembangunan,” tegas Dina.
Ketimpangan dan Produktivitas Jadi Sorotan
Fraksi Demokrat menyoroti persoalan mendasar seperti ketimpangan antarwilayah, tingginya sektor informal, dan produktivitas yang rendah. Mereka menilai belanja negara harus tepat sasaran, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, dinilai bisa menjadi instrumen penting jika diiringi penguatan sistem distribusi dan pengawasan anggaran.
Demokrat juga menekankan pentingnya kesejahteraan buruh, petani, nelayan, dan ASN, yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka mengingatkan agar otonomi fiskal daerah tidak menjadi simbolik. Dana transfer ke daerah harus direformasi agar bisa mendongkrak kapasitas fiskal lokal secara nyata.