TAJUKNASIONAL.COM – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, menyerukan pentingnya keberimbangan dan transparansi dalam proses revisi sejarah nasional yang saat ini tengah digagas Kementerian Kebudayaan di bawah pimpinan Fadli Zon.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI, Senin (26/5/2025), Anita menegaskan bahwa proyek besar penulisan ulang sejarah Indonesia tak boleh menjadi alat legitimasi kekuasaan, melainkan harus menjadi sarana pendidikan kolektif yang menghadirkan kejujuran dan keadilan.
“Kita tidak sedang menulis ulang sejarah untuk menciptakan pemenang baru, melainkan untuk menciptakan pemahaman sejarah yang adil dan menyeluruh,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Anita menyoroti kecenderungan naskah sejarah nasional versi baru yang dianggap terlalu terpusat pada perspektif negara, bersifat patriarkis, dan minim representasi kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat, termasuk dari Papua.
“Sejarah perempuan tidak bisa disamaratakan, dan Papua tidak boleh hanya dilihat sebagai objek integrasi. Kita butuh keberanian untuk menghadirkan cerita yang selama ini dibungkam,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan absennya sejumlah tragedi nasional penting dalam draf yang beredar, seperti peristiwa 1965, kerusuhan Mei 1998, hingga kasus penculikan aktivis. Baginya, menghilangkan peristiwa tersebut justru memperpanjang luka sejarah bangsa.
“Apakah kita sedang menghapus suara para korban demi kenyamanan narasi resmi? Ini bukan sekadar soal tulisan, ini soal keberanian menghadapi masa lalu,” tegasnya.
Untuk mencegah terjadinya monopoli narasi, Anita mengusulkan adanya mekanisme partisipasi publik dan pengawasan masyarakat sipil dalam proses penyusunan sejarah nasional tersebut. Ia mencontohkan pendekatan rekonsiliasi sejarah yang dilakukan oleh Afrika Selatan dan Jerman pasca-konflik.
“Mereka tak takut membuka luka sejarah demi rekonsiliasi. Kita harus punya keberanian yang sama jika ingin sejarah kita jujur dan inklusif,” ucap legislator asal NTT tersebut.
Anita menutup pernyataannya dengan harapan bahwa penulisan ulang sejarah nasional bisa menjadi proyek milik rakyat, bukan hanya elitis atau birokratis.
“Sejarah bukan milik negara saja, tapi milik bangsa. Suara mereka yang selama ini tak terdengar juga harus menjadi bagian dari narasi besar Indonesia,” pungkasnya.
