TAJUKNASIONAL.COM — Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan energi dan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), khususnya terkait distribusi batu bara untuk pembangkit listrik dan pengelolaan limbah industri kelapa sawit.
“Di Sumatera Barat ada dua PLTU utama, yakni PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombilin, yang masih menggunakan batu bara. Masalahnya, banyak laporan menyebutkan batu bara yang masuk tidak sesuai administrasi aslinya—dilaporkan berasal dari tambang A, tapi nyatanya dari tambang B,” ujar Mulyadi dalam pernyataan di Padang, Rabu (16/4/2025).
Politisi asal Dapil Sumbar itu menilai praktik manipulasi administrasi dalam distribusi batu bara berisiko menurunkan transparansi dan akuntabilitas sektor energi. Ia menegaskan, pihaknya akan mendalami asal-usul batu bara, termasuk yang digunakan oleh industri besar seperti PT Semen Padang.
“Pertambangan masuk dalam ruang lingkup kerja kami di Komisi XII, jadi industri yang menggunakan batu bara, termasuk Semen Padang, akan turut kami telusuri,” tegasnya.
Selain isu energi, Mulyadi juga mengungkap dugaan pencemaran lingkungan dari industri pengolahan kelapa sawit, khususnya limbah Spent Bleaching Earth (SBE) yang tergolong limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).
“Saya menerima laporan bahwa ada pabrik CPO di Kabupaten Agam yang limbahnya bocor. Limbah SBE ini sangat berbahaya. Kalau terbukti melanggar aturan, pabrik bisa langsung disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, Mulyadi menyatakan DPR akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang dilaporkan bermasalah, dengan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kami akan dalami ini semua, baik lewat kunjungan spesifik maupun kunjungan kerja sebagai wakil rakyat dari Sumbar. Masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat dan industri harus patuh terhadap aturan,” tutupnya.
